MataWarga.co.id – Pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono (SBY), tentang kecuranagan pemilu 2024 mendatang, menuai banyak pro dan kontra.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemilu pasti diwarnai oleh tindak kecurangan, termasuk pemilu di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan SBY yang mengklaim mendapat informasi penyelenggaraan pemilu 2024 diprediksi bakal tidak jujur dan adil.
“Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, Pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK (Mahkamah Konstitusi) ketika itu saya tahu itu,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9).
Mantan Ketua MK itu mengatakan kecurangan pemilu saat SBY berkuasa bukan dilakukan Pemerintah terhadap parpol, melainkan kecurangan antar-pendukung parpol sebagai kontestan pemilu. Hal itu terbukti ketika ada gugatan hasil pemilu ke MK atas hasil perolehan suara yg diperoleh partai lain.
“Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai,” kata dia.
Mahfud lantas membedakan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini. Zaman Orba, kata dia, kecurangan langsung dilakukan oleh penguasa.
“Zaman Orba, curangnya vertikal, sekarang curangnya horizontal terjadi antarkelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garuda Muda Indonesia Kota Batam, Abdul Wahid, menilai pernyataan SBY, sangat menyesatkan dalam proses demokrasi di Indonesia.
Abdul menilai, pemilu yang belum dilaksanakan tetapi dicurigai tidak jujur dan adil, akan sangat menyesatkan dan membebani penyelenggara pemilu.
“Pemilu 2024, belum dilaksanakan, tetapi SBY sudah membuat pernyataan, pemilunya tidak jujur dan adil. Ini akan membuat partisipisasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya menurun. Belum lagi penyelenggara pemilu yang saat ini sedang dilakukan perekrutan. Belum lolos seleksi menjadi penyelenggara, merek sudah di tuduh tidak adil dan jujur,”tegas Abdul Wahid.
Abdul Wahid juga, menjelaskan seharusnya SBY, dalam pernyataannya, juga menjelaskan tentang isdikator pemilu yang tidak jujur dan adil untuk pemilu 2024. SBY, juga seharusnya melengkapi dengan data atau fakta yang mengarah ke indikasi kecurangan pemilu 2024.
Sebelumnya, SBY sempat menyatakan bakal ‘turun gunung’ menghadapi Pemilu 2024. Ia mengklaim mendapat informasi penyelenggaraan pemilu bisa tidak jujur dan adil.
Pernyataan SBY itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9).
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ujar SBY
